Perubahan Iklim

Komitmen penurunan emisi yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia di Conference of Parties (COP) ke 15 merupakan kepedulian pemerintah terhadap perubahan iklim global yang membawa dampak negatif dalam pembangunan. Besarnya bahaya dampak perubahan iklim tersebut mendasari pemerintah Republik Indonesia untuk turut berkontribusi mengurangi GRK melalui pengurangan emisi nasional di tahun 2025 sebesar 26% dari emisi bussiness as usual (BAU) dan bahkan hingga 41% bila ada bantuan internasional. Komitmen 26% ini kemudian dijabarkan menjadi 7 kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca sukarela di tingkat nasional (Nationally Appropriate Mitigation Actions for Developing Countries/NAMAs), sebagaimana dalam Appendix II Accord. Sektor energi diharapkan dapat berkontribusi penurunan emisi CO2 total sebesar 30 juta CO2 dari 2010 hingga 2020 melalui kegiatan konservasi energi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) Sektor Energi. Pelaksanaan RAN-PI harus dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi (MRV).

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sebenarnya telah menyediakan faktor emisi default baik itu energi fosil ataupun EBT dalam buku 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Faktor emisi default ini dapat digunakan oleh seluruh negara dalam perhitungan kerincian tier 1. Namun ke depan, IPCC meminta setiap negara melakukan perhitungan penurunan emisi dengan menggunakan data nasional (tier 2). Sehingga studi mengenai faktor emisi ini menjadi sangat penting untuk mengetahui seberapa efektif peranan EBT dalam upaya penurunan emisi sektor energi.