Berita

Kawasan perbatasan baik darat maupun laut seringkali harus menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari perebutan klaim wilayah perbatasan antar negara, deliniasi batas wilayah, hingga masalah kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan tersebut. Sebagai wilayah terdepan dari sebuah negara, kawasan perbatasan merupakan pintu gerbang antar negara. Segala kegiatan di perbatasan dapat mempengaruhi kedaulatan dan yuridiksi negara baik di darat maupun di laut, serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan negara. Pada saat ini, sebagian besar kawasan perbatasan masih menghadapi kendala terbatasannya ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai. Infrastruktur dasar yang dimaksud adalah kebutuhan akan jaringan air bersih, energi listrik, telekomunikasi, dan akses jalan.



Pada akhir tahun ini, Badan Layanan Umum Puslitbangtek KEBTKE mendapat penugasan dari Direktorat Jenderal EBTKE untuk menyusun Studi Kelayakan dan Detail Engineering Desain Pembangunan PLTS Terpusat di 265 titik Pos Jaga TNI baik itu di darat dan laut. Salah satu Pos Jaga TNI tersebut adalah Pos Angkatan Laut (POSAL) Torasi di Merauke, Papua.



Akses menuju lokasi lewat jalur darat terkendala akses jalan yang belum ada kecuali jalan setapak sejauh 28 km. Satu-satunya akses yang memungkinkan dengan jalur laut menggunakan speedboat kayu selama 5-6 jam melalui pelabuhan pintu satu ataupun speedboat TNI AL selama 3-4 jam. Pos Torasi merupakan pos pengaman perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini yang berlokasi di Meridien Monumen No. 14, Ds Kondo, Kec. Naukenjerai, Kab. Merauke, Papua.
 
Kebutuhan energi listrik eksisting Pos Torasi mencapai 16 kWh per hari yang sebagian besar digunakan sebagai penerangan jalan, utilitas air bersih, telekomunikasi, dan keperluan logistik lainnya.

Alasan pemilihan PLTS sebagai alternatif utama dalam menyediakan energi listrik di kawasan perbatasan tersebut adalah tingginya potensi energi surya dimiliki Indonesia sebagai negara tropis di katulistiwa. Rata-rata potensi energi surya Indonesia adalah 4,5 kWh/hari di wilayah barat, sedangkan dan di wilayah timur rata-rata potensi energi surya adalah 5,1 kWh/hari. Selain itu, penerapan PLTS tersebut juga berpotensi mengurangi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) untuk PLTD di Pos Jaga TNI, sehingga juga dapat mengurangi kebutuhan regular transportasi penyediaan BBM serta mendukung usaha pencapaian sasaran pemakaian EBT bauran energi pada Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebesar 23% di tahun 2025. Penyusunan FS dan DED ini sebagai dasar pembangunan PLTS Terpusat di Pos Jaga TNI di perbatasan dan pulau terluar yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. (MT)    

Share: